APAANSIH.COM — Pemerintah menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk membantu pekerja dan buruh menjaga daya beli di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.
Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total bantuan sebesar Rp900.000.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sejumlah kriteria agar penyaluran BSU 2026 tepat sasaran. Persyaratan tersebut mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, batas penghasilan, hingga status penerimaan bantuan sosial lainnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam proses penyaluran bantuan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan.
Besaran Bantuan BSU 2026
Pemerintah memberikan BSU 2026 dalam bentuk bantuan tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bantuan per bulan: Rp300.000.
- Masa pemberian: Tiga bulan.
- Total bantuan: Rp900.000 per penerima.
- Sistem pencairan: Sekaligus.
Artinya, pekerja yang lolos verifikasi akan menerima dana Rp900.000 secara sekaligus, bukan melalui pembayaran bulanan secara terpisah.
Kriteria dan Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima.
Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 beserta perubahan terakhir melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berikut kriteria penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
Calon penerima harus memiliki status sebagai WNI dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki penghasilan sesuai ketentuan
Pemerintah menetapkan batas upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. Namun, pekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi dapat mengikuti ketentuan upah minimum daerah masing-masing.
- Bukan ASN, TNI, atau Polri aktif
Pemerintah tidak memasukkan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif sebagai penerima BSU.
Selain persyaratan tersebut, pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran bantuan.
Ketentuan Batas Gaji Penerima BSU 2026
Besaran upah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan pekerja menerima BSU.
Secara umum, pemerintah menetapkan batas penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan perbedaan upah minimum di setiap wilayah Indonesia.
Berikut ketentuan batas penghasilan yang perlu diperhatikan:
- Daerah dengan UMK maksimal Rp3,5 juta: Pemerintah menetapkan batas upah penerima maksimal Rp3,5 juta per bulan.
- Daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta: Pemerintah menyesuaikan batas penghasilan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
- Daerah tanpa UMK: Pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Pemerintah juga menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penilaian.
Data tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, pekerja perlu memastikan perusahaan melaporkan data penghasilan secara benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
Apakah Penerima PKH Bisa Mendapatkan BSU 2026?
Status penerimaan bantuan sosial juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan penerima BSU.
Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU.
Dengan demikian, pekerja yang ingin memperoleh bantuan perlu memperhatikan status kepesertaan bantuan sosialnya. Selain itu, mereka tetap harus memenuhi persyaratan lain, terutama terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan batas penghasilan.
Cara Mendapatkan Informasi Resmi BSU 2026
Pekerja dapat memeriksa informasi mengenai persyaratan dan perkembangan penyaluran BSU melalui saluran resmi pemerintah.
Kemnaker menyediakan beberapa kanal informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yaitu:
- Situs resmi BSU Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id
- Pusat layanan Kemnaker: 1500-630.
Pekerja sebaiknya menggunakan kanal resmi tersebut untuk memperoleh informasi yang akurat. Langkah ini juga membantu masyarakat menghindari informasi palsu maupun tautan pencairan bantuan yang tidak jelas sumbernya.
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp11,97 Triliun
Untuk mendukung pelaksanaan program BSU 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,97 triliun.
Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan target penerima sekitar 13,30 juta pekerja.
Pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk membantu menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Penerimaan pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan APBN. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan sehingga pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan bantuan ekonomi.
FAQ Seputar BSU 2026
1. Berapa total bantuan BSU 2026?
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Setiap penerima memperoleh total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
2. Siapa saja yang berhak menerima BSU 2026?
Pekerja WNI yang memiliki NIK, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, memenuhi batas penghasilan, serta bukan ASN, anggota TNI aktif, atau anggota Polri aktif.
3. Berapa batas gaji penerima BSU 2026?
Batas upah secara umum maksimal Rp3,5 juta per bulan. Untuk wilayah dengan UMK lebih tinggi, pemerintah menggunakan ketentuan upah minimum daerah sebagai acuan.
4. Apakah penerima PKH bisa memperoleh BSU?
Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU. Calon penerima juga harus memenuhi seluruh persyaratan lainnya.
5. Bagaimana cara mengecek informasi BSU 2026?
Pekerja dapat mengunjungi situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500-630.
Dengan memahami persyaratan tersebut, pekerja dapat mengetahui kriteria penerima BSU 2026 sekaligus memastikan data kepesertaan dan penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan pemerintah.





